Bupati Way Kanan Buka Musrenbang Tahun 2022 Via Zoom Meeting

Way Kanan, - Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kecamatan Blambangan Umpu, Kecamatan Umpu Semenguk dan Kecamatan Negeri Agung Tahun 2022, Secara Virtual Zoom Meeting, Senin, 21 Februari 2022.

Hadir pula Wakil Bupati Way Kanan. Sekretaris Daerah Way Kanan. Para Staf Ahli Bupati, Para Asisten Setdakab Way Kanan, Kepala OPD, Para Camat, Kelurahan, Kepala Kampung, Para tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda dan Organisasi Wanita.

Baca juga: Menteri ATR/BPN: Ingat..! OTT Bagi Oknum Pungli Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)

Musrenbang tingkat kecamatan adalah kelanjutan dari musrenbang tingkat kampung pada Januari 2022 dimana hasilnya telah diinput dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), yang diharapkan dapat merumuskan usulan program dan kegiatan skala kecamatan yang belum tertampung dalam musrenbang kampung.

Dalam Arahannya Bupati H. Raden Adipati Surya, S.H., M.M., menyampaikan bahwa usulan yang disampaikan, hendaknya memperhatikan:a. Keselarasan dengan visi Pemerintah Kabupaten Way Kanan 2021-2026 “Way Kanan Unggul dan Sejahtera”b. Memperhatikan skala prioritas yang menjadi kebutuhan Utama mengingat terbatasnya sumber daya yang tersedia;c. Sinergitas antar program dan agenda pemerintah Daerah, Pemerintahan Kampung, Provinsi dan Nasional

Baca juga: Taufik Basari: PPHN Penting Sebagai Upaya Keberlanjutan Pembangunan

Hadirin dan peserta musrenbang yangberbahagia, Beberapa Isu penting yang perlu perhatian dalam penyusunan program 2023 adalah bahwa :a. Pendemi Covid 19 belum berakhir dan masih perlu waktu upaya penanggulangannya;• Kasus konfirmasi positif (Januari sampai 13 Februari 2022) : 144 kasus• Data Vaksinasi:Vaksinasi Dosis 1 : 317.082 (92, 91%)Vaksinasi Dosis 2  : 224.514 (65, 79%)Vaksinasi Dosis 3  : 3.627 (1, 06%)b. Kondisi ekonomi belum pulih, ditandai masih rendahnya pertumbuhan, namun demikian lapangan usaha pertanian dan industri pengolahan merupakan lapangan usaha yang sangat potensial untuk melakukan percepatan pemulihan ekonomi;c. Kemampuan birokrasi yang perlu terus ditingkatkan seiring meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang semakin efisien dan efektif.

Arah kebijakan pembangunan tahun 2023 adalah:a. Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia melalui Pelayanan Kesehatan, Pendidikan dan Perlindungan Sosial yang semakin baik dengan target utama:• Penanganan Covid 19 untuk mempertahankan zona hijau.• Pelayanan Pendidikan yang merata dan terjangkau bagi seluruh peserta didik.• Perlindungan sosial bagi penyandang masalah sosial, perlindungan anak dan perempuan, serta pemberdayaan masyarakat miskin.b. Pembangunan ekonomi sebagai pemulihan dampak ekonomi akibat covid 19, dilakukan dengan upaya mendorong peningkatan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, industri pengolahan, mengembangkan usaha mikro, pariwisata dan ekonomi kreatif dengan target utama: berkembangnya kelompok tani, kelompok usaha hasil pertanian, koperasi dan Usaha Mikro.c. Melestarikan lingkungan hidupd. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan melalui perbaikan manajemen birokrasi dan pelayanan masyarakat, dengan target utama meningkatnya indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dalam kategori hijau.

Baca juga: Andreas Eddy Minta Pemerintah Perbaiki Strategi Komunikasi Publik Pengintegrasian NIK-NPWP

Oleh karena itu Tema pembangunan 2023 adalah: “Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pemulihan Ekonomi, Reformasi Birokrasi dan Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup yang didukung Kesejahteraan Infrastruktur”.Selanjutnya untuk mendukung kebijakan tersebut maka saya minta agar Camat dan jajaran SKPD terkait melakukan koordinasi dan pembinaan kepada masyarakat, khususnya kepada pemerintah kampung untuk lebih memfokuskan prioritas penggunaan dana kampung tahun 2022 dan rencana tahun 2023:• Dalam rangka mendukung pembangunan SDM, setiap kampung kiranya harus memprogramkan upaya penanggulangan Covid 19, pemberdayaan masyarakat miskin, melengkapi sarana prasarana pelayanan seperti posyandu, polindes, PKBM, kader sosial, kader pemuda, perempuan dll;• Dalam rangka pemulihan ekonomi agar setiap kampung mendorong pengembangan usaha ekonomi dengan memanfaatkan potensi daerahnya agar menjadi produk unggulan kampung. Produk unggulan kampung ini diharapkan mampu dikelola oleh Badan Usaha Milik Kampung dengan bersinergi dengan kelompok tani, usaha mikro, dan penyuluh pertanian.

Meskipun pembangunan ekonomi sangat penting, akan tetapi sektor lain tetap jadi perhatian secara proporsional agar fungsi pemerintahan kampung sebagai penyelenggara pelayanan, pemberdayaan dan pembangunan kampung dapat berjalan secara seimbang.

Baca juga: Willy Aditya: RUU KIA Tidak Akan Bertentangan dengan UU Ketenagakerjaan