Soni Setiawan Sosper No 1 Tahun 2016 Tentang Rembug Desa Di Kampung Rantau Temiang Way Kanan

Way Kanan - - Anggota DPRD Provinsi Lampung, Soni Setiawan dari fraksi PKB melakukan Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosperda) Nomor 01 tahun 2016 tentang pedoman rembuk desa dan Kelurahan dalam pencegahan konflik di Kampung Rantau Temiang Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan, Rabu (26/01/2022).

Sosperda tersebut dipusatkan di Kampung Rantau Temiang Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan hadir pula narasumber, Kapolsek, Camat yang diwakili Kasi Umum Dan Kasi Sosial, wakil Ketua MWC NU Kecamatan Banjit, PAC Ansor, Sekretaris DPC Fatayat Kab. Way Kanan  dan Badan Perwakilan Kampung (BPK) setempat.

Baca juga: Komisi III DPR RI RPDU Dengan Elemen Masyarakat

Dihadapan konstituennya, Soni Setiawan mengatakan bahwa dalam Perda tersebut diatur pedoman dalam penyelesaian permasalahan yang terjadi di masyarakat sebagai landasan hukum menggunakan Perda itu.

"Sosialisasi perda ini sangat penting karena dalam penanganan konflik di lingkungan sekitar harus mengedepankan pendekatan secara persuasif, " Jelas Soni Setiawan.

Baca juga: Paripurna DPRD Way Kanan, Wabup Ali Rahman Hadiri Pengesahan KUA-PPAS TA 2022

Ketua DPC PKB Lampura itu juga menyebutkan bahwa melalui perda tersebut seluruh aspirasi dari masyarakat dapat terakomodir karena komunikasi yang baik ditengah masyarakat akan meminimalisir terjadinya konflik.

"Berbagai cara yang digunakan dalam penanganan konflik adalah melakukan musyawarah mufakat atau dikenal juga rembuk desa, dan kita mendorong perangkat desa, tokoh agama maupun tokoh adat menggunakan jalur kekeluargaan dalam penyelesaian masalah agar terhindar dari tindakan anarkis di kemudian hari, " imbuh anggota DPRD Provinsi Lampung dapil 5 Way Kanan - Lampura tersebut.

Baca juga: Momentum 77 Tahun Kemerdekaan RI, AHY Ajak Rawat Persatuan, Demokrasi & Kebangkitan Ekonomi

Ditempat yang sama Camat Banjit yang diwakili oleh Kasi Umum Kecamatan Agustina Dewi berharap agar masyarakat dapat memahami akan adanya UU tentang rembuk desa tersebut dalam penanganan konflik.

"Diharapkan seluruh masyarakat yang mengikuti Sosper ini dapat memahami materi yang disampaikan oleh Anggota DPRD Provinsi Lampung, juga kami komunikasikan sebelumnya dengan panitia pelaksana, agar penerapan protokol kesehatan diperketat karena kita masih dalam situasi Pandemi Covid 19, " pungkas Agustina.

Baca juga: Rapat Paripurna DPRD Way Kanan Pengesahan APBD-P Diwarnai Aksi Tolak Kenaikan Harga BBM

Dalam pantauan di lapangan, pelaksanaan sosialisasi tersebut menerapkan protokol kesehatan yang ketat dan dilakukan pengecekan suhu terhadap seluruh peserta sosperda.